Monday, January 30, 2012

Nelayan di Kecamatan Mariso

| Monday, January 30, 2012 | 0 comments

PULUHAN warga yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Mariso, Makassar, menabur ikan kering di Gedung Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, kemarin. Hal itu sebagai bagian kekecewaannya terhadap para wakil rakyat yang belum memberikan respons terkait tuntutan sebelumnya. Para warga menuntut Dewan turun tangan memberikan solusi mengenai maraknya penimbunan laut di sekitar lokasi tempat tinggalnya yang berdampak tertutupnya akses untuk nelayan.

“Sengaja kami taburkan ikan kering di DPRD biar para anggota Dewan tahu bahwa kondisi kami kering akibat tidak bisa turun melaut lagi mencari ikan garagara penimbunan,” tandas salah satu pengunjuk rasa, kemarin. Sedianya, ikan kering itu akan diberikan khusus ke anggota Komisi A.Sayang, saat mereka menyampaikan aspirasinya, tidak satu pun anggota Komisi A berada di ruangannya dan menemui para perwakilan pengunjuk rasa.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid yang bersedia menerima aspirasi warga, juga ditolak dengan alasan hanya ingin menagih janji anggota Komisi A yang siap memfasilitas permintaan warga sebelumnya.

Readmore --->

Asosiasi Becak Motor Makassar

| | 0 comments

Ratusan pengemudi bentor yang tergabung dalam Asosiasi Becak Motor Makassar (ABMM) menutup Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, kemarin.

Mereka menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melegalkan operasional becak bermesin tersebut di Kota Anginmammiri. Pemblokadean jalan berlangsung selama dua jam,mulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.Akibatnya,arus lalu lintas, baik dari arah dan ke Sungguminasa, macet total. Ketua (ABMM) Syamsul mengatakan, ada 7.000 pengemudi bentor yang membutuhkan kepastian akan legalitas operasional angkutan lingkungan tersebut.

“Kami hanya mencari nafkahdengantenangdanituhanya bisa dicapai dengan adanya kejelasan operasional bentor di Makassar.Pemkot Makassar tidak melarang,tapi polisi kadang menangkap kami,”tandasnya di sela-sela aksi,kemarin. Menurutnya,hal itu membuktikan adanya miskomunikasi antara Pemkot Makassar dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes).

Kahar, 31,pengemudi bentor yang kerap mangkal di Jalan Sultan Alauddin, membenarkan sering terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian saat melintas. “Padahal kami hanya lewat untuk memutar membawa penumpang,” ujarnya. Dari pantauan,seusai menutup Jalan Sultan Alauddin,mereka kemudian bergerak menuju Kantor Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Sulselbar di Jalan AP Pettarani.

Di tempat tersebut, pengemudi bentor kembali menuntut tidak dilakukan penangkapan atau tilang terhadap angkutan tersebut. Dir Lantas Polda Sulselbar Kombes Yudi Amsyah mengungkapkan, sesuai surat keputusan Wali Kota Makassar, operasional bentor hanya diperbolehkan di lima kecamatan, yakni Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, Panakkukang, dan Tamalate. Jika aparat kepolisian menemukan bentor yang beroperasi di luar kawasan tersebut,akan ditindak berupa tilang di tempat.

“Kalau ada daerah yang dilarang dan bentor masuk ke wilayah tersebut, otomatis kami tangkap. Namun, selama ini kami masih memberikan kebijakan ketika melewati daerah terlarang,”ungkapnya. Karena itu, dia berharap sosialisasi perihal aturan dan kebijakan operasional bentor harus terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi yang merugikan suatu pihak.

Di sisi lain,Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar Chairul A Tau mengatakan, sesuai kebijakan wali kota, operasional bentor tidak dilarang, tapi dibatasi di daerah pinggir kota saja.“Kami akan melakukan pertimbangan dan pendekatan kemanusiaan agar tidak ada lagi yang dirugikan,” katanya. Menurutnya, bentor dilarang keras beroperasi di Jalan Protokol, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan DR Ratulangi, Bawakaraeng, Ahmad Yani, Urip Sumoharjo.

Selama ini banyak pengemudi yang kerap melanggar zonasi wilayah operasional sehingga ditertibkan aparat kepolisian. “Bentor dianggap ilegal karena belum memenuhi standar keamanan sesuai yang disyaratkan Kementerian Perhubungan. Selama prototipe tidak diubah dengan menempatkan pengemudi di samping, akan sulit dilakukan pelegalan,” tandasnya.

Terkait operasional bentor di lima kecamatan, dia mengatakan, hal tersebut sengaja dilakukan karena dinilai mempermudah akses masyarakat khususnya yang bermukim di perumahan.” Bentor itu berposisi mempermudah masyarakat ke jalur transportasi,seperti petepete,” ujar dia.

Readmore --->
 
Copyright © 2015 Mesin Tempur All rights reserved